PROBLEM KLASIK SEKOLAH ISLAM: MUTU GURU, KURIKULUM, DAN MANAJEMEN

Oleh : Samsuri Riyanto, S. E., Gr
Kepala SMP Islam Yaa Bunayya Palembang

Bismillahirrahmanirrahim

Sekolah Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Kepercayaan masyarakat terhadap Problem Klasik Sekolah Islam: Mutu Guru, Kurikulum, dan Manajemen.

Sekolah Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Islam terus meningkat seiring kebutuhan akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga nilai-nilai keislaman. Namun demikian, di balik ekspektasi tersebut, sekolah Islam masih menghadapi berbagai problem klasik yang berulang dari waktu ke waktu, terutama terkait mutu guru, kurikulum, dan manajemen kelembagaan.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah mutu guru. Sebagian guru di sekolah Islam belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Keterbatasan pelatihan berkelanjutan serta minimnya program pengembangan diri menyebabkan proses pembelajaran kurang inovatif dan belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Akibatnya, kualitas pembelajaran belum optimal dan sulit bersaing dengan lembaga pendidikan lain yang lebih siap secara sumber daya manusia.

Selain kualitas, kesejahteraan guru juga menjadi persoalan serius. Banyak sekolah Islam swasta masih bergantung pada pembiayaan mandiri sehingga belum mampu memberikan penghasilan yang layak. Kondisi ini mendorong guru untuk mencari pekerjaan tambahan atau berpindah ke sekolah lain, yang berdampak pada tingginya tingkat pergantian tenaga pendidik. Ketidakstabilan ini mengganggu kontinuitas pembelajaran dan pembinaan karakter siswa.

Dari sisi kurikulum, sekolah Islam kerap menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum keislaman. Pada praktiknya, pembelajaran agama sering berjalan sendiri tanpa keterkaitan yang kuat dengan mata pelajaran umum. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam seluruh proses pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka pun menuntut kesiapan guru dan sekolah untuk berinovasi, yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh semua sekolah Islam.

Permasalahan lain yang memperparah kondisi adalah manajemen sekolah yang belum profesional. Banyak sekolah Islam masih dikelola secara tradisional dengan perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi yang kurang sistematis. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah tumpang tindih jabatan, di mana satu orang memegang lebih dari satu posisi strategis, seperti guru sekaligus kepala unit, bendahara, atau bahkan pengelola administrasi. Kondisi ini membuat fungsi pengawasan tidak berjalan optimal dan berpotensi menurunkan kinerja lembaga.

Selain tumpang tindih jabatan, keberadaan jabatan-jabatan yang sebenarnya tidak esensial juga menambah persoalan dalam lembaga pendidikan Islam. Pembentukan posisi struktural yang tidak memiliki tugas dan fungsi jelas sering kali justru membebani anggaran sekolah serta memicu konflik internal. Jabatan yang dibentuk bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan pertimbangan non-profesional, dapat menghambat efektivitas kerja dan mengaburkan fokus utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Kepemimpinan kepala sekolah dan peran yayasan menjadi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan visioner untuk menata struktur organisasi yang efisien, menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensi, serta membangun budaya kerja profesional. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan sistem manajemen yang sehat, berbagai problem klasik akan terus berulang dan sulit diselesaikan.

Oleh karena itu, pembenahan sekolah Islam harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan mutu guru melalui pelatihan, penguatan kurikulum integratif, serta penataan manajemen yang efektif dan efisien menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Dengan mengurangi tumpang tindih jabatan dan menghapus posisi yang tidak perlu, sekolah Islam dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan sekolah Islam sebagai lembaga pendidikan unggulan yang dipercaya masyarakat dan relevan dengan tantangan zaman.

Sumber Rujukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kurikulum Merdeka.
4. Mulyasa, E. (2018). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Tilaar, H.A.R. (2015). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Zainuddin, M. (2019). Pendidikan Islam: Problematika dan Tantangan Modernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.